Kementerian Perdagangan telah menelorkan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 29 Tahun 2019. Dalam Permendag tersebut tercantum Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang menghapus keharusan adanya sertifikasi atau label halal.

Menurut YLKI, Penghapusan ini secara diametral melanggar 3 ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,  undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga melanggar undang-undang Nomor 41 tahun 2014, tentang perubahan undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mengacu pada undang-undang Jaminan Produk Halal, bahwa semua produk makanan atau minuman, termasuk daging yang beredar di Indonesia harus dijamin kehalalannya. Juga di dalam undang-undang perlindungan konsumen, bahwa produk yang dikonsumsi konsumen harus dijamin keamanannya bagi konsumen.

YLKI menegaskan bahwa bagi konsumen muslim, aspek kehalalan adalah menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan dengan masalah keamanan secara umum.

Oleh karena itu, YLKI menyatakan bahwa Permendag Nomor 29 tahun 2019 adalah cacat hukum. Sehingga, YLKI mendesak agar Permendag tersebut segera dibatalkan, minimal direvisi. Demi menjamin keamanan pada konsumen saat mengonsumsi daging dan turunannya. Dan demi kepatuhan terhadap produk hukum yang lebih tinggi.(republika/admin)

%d bloggers like this: