Jakarta – Sebagai ormas perempuan yang peduli terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia, Persaudaraan Muslimah atau Salimah menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau biasa dikenal dengan istilah RUU P-KS.

RUU P-KS saat ini sedang dibahas DPR RI dan rencananya diselesaikan di penghujung periode anggota dewan yang segera habis beberapa waktu lagi. Pengurus Pusat Salimah menolak RUU P-KS dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, RUU P-KS dinilai tidak mengacu bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, terutama Sila Pertama dan Sila Kedua.

Menurut Salimah, Muatan Rancangan undang-undang P-KS jauh dari adab ketimuran yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia. Semua tindakan yang bukan karena paksaan akan dilindungi oleh Rancangan undang-undang tersebut. Padahal menurut Salimah, adab ketimuran mengajarkan kebaikan, kesantunan, dan kepatuhan yang menjadi budaya luhur bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Humas Pimpinan pusat Salimah, Rahmah, di Jakarta kepada media senin kemarin.

Menurut Salimah, tidak semua yang dipaksa itu buruk, sebagaimana semangat menjalankan aturan agamanya masing-masing, sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 UUD 1945.

Kedua, menurut Salimah, RUU P-KS lebih bermuatan kebebasan daripada penyelamatan generasi bangsa berbasis budaya dan kearifan lokal. Rahmah menegaskan bahwa Muatan liberalisme lebih kental daripada upaya menyelamatkan anak bangsa itu sendiri.

Ketiga, terminologi kekerasan yang dipakai pada RUU P-KS tersebut dinilai multi tafsir, hanya berlandaskan tindakan yang tidak boleh dipaksa dan persetujuan dalam keadaan bebas. Sehingga bertentangan dengan aturan yang mengikat sebagaimana aturan agama.  (admin/hidayatullah)

%d bloggers like this: