Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah mengatakan pada 2019 semua produk yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Namun sayangnya sosialisasi dan edukasi undang-undang jaminan produk halal masih belum maksimal kepada masyarakat terutama para pelaku industri.

Ikhsan menerangkan, apabila para pelaku usaha masih belum memiliki sertifikat halal maka mereka dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu sambungnya, guna menghindari akibat hukum maka para pelaku usaha harus segera melengkapi sertifikat halal.

Adapun sanksi bisa berupa denda maupun sanksi pidana sekaligus sebagaimana undang-undang jaminan produk halal yang telah disahkan. Hal ini sebagaimana dikatakan Ikhsan dalam siaran pers yang diterima media selasa kemarin.

Jaminan produk halal kata Ikhsan, telah diundangkan sejak Tahun 2014 namun masih belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat dan belum memiliki pengaruh yang signifikan bagi dunia industri dan pertumbuhan industri halal.

Ikhsan juga mengungkapkan, industri halal Indonesia saat ini seolah jalan di tempat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sebut saja negara Malaysia, Thailand, Singapura, Korea dan Taiwan yang menurutnya sudah lebih dulu maju dan menjadikan produk-produk bersertifikat halal tersebut sebagai bisnis penting. (ROL/admin)