Komisi II DPR RI dan pemerintah diwakili Kemendagri, Kemenkum HAM dan Kominfo, kembali membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan pada hari Senin (16/10/2017) yang lalu di Gedung DPR RI Senayan. Dalam rapat kali ini setiap fraksi memberikan tanggapan atas terbitnya Perppu, yang dinilai otoriter dengan meniadakan pengadilan.

Penolakan pertama datang dari Fraksi Gerindra. Juru bicara Gerindra Azikin Solthan mengatakan partainya tegas menolak terbitnya Perppu Ormas. Kehadiran Peppu Ormas tidak dalam keadaan krusial, bahkan sebaliknya terbitnya Perppu ini justru memperkeruh keadaan. Sejatinya pemerintah bisa membimbing Ormas bukan justru memvonis bahkan hingga membubarkan.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Madani Ali Sera. Dia mengatakan Perppu Ormas tidak memenuhi kegentingan krusial. Di sisi lain memunculkan rezim otoriter dengan menihilkan pengadilan.

Selain itu sanksi pidana terlalu berlebihan, sehingga bisa dijadikan penyelewengan tindak kriminalisasi. Kemudian disusul penolakan dari Fraksi PAN dan Demokrat yang dengan tegas menyatakan perppu Ormas tidak sesuai untuk diterapkan.

(kiblat.net)