Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sedang membahas Peraturan Menteri Agama atau PMA untuk jaminan produk halal. BPJPH menyampaikan bahwa setelah PMA selesai maka seluruh instrumen bisa dijalankan.

Sekretaris BPJPH, Muhammad Lutfi Hamid mengatakan, penyelenggaraan jaminan produk halal atau JPH harus didasari pada regulasi yang benar, kepastian hukum dan nilai manfaat. Untuk itu, saat ini masih perlu pembahasan rancangan PMA bersama MUI.

Ia menyebutkan bahwa setelah rancangan PMA ini berjalan, seluruh instrumen bisa dijalankan.

MUI, kata dia, menjadi lembaga yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan JPH karena memiliki peran penting. Di antaranya sidang fatwa, sertifikasi halal, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan uji kompetensi auditor halal. Oleh sebab itu pembahasan tentang kewenangan, tugas dan fungsi MUI dalam hal ini menjadi penting.

Lutfi juga menyampaikan, Undang-undang JPH dan Peraturan Pemerintah untuk JPH sudah selesai, sekarang tinggal menyiapkan PMA untuk JPH. Pasal-pasal yang ada di undang-undang JPH tidak ada masalah karena setiap undang-undang yang sudah diberlakukan apapun wujudnya harus dijalankan.

Mengenai kesiapan BPJPH melaksanakan wajib sertifikasi halal mulai Oktober 2019 nanti, Sekretaris BPJPH menyampaikan kesiapannya. Akan tetapi terkait waktu peluncuran wajib sertifikasi halal pada Oktober nanti, BPJPH akan melihat kondisi. Sebab pada Oktober nanti ada pelantikan presiden dan menteri-menteri. (republika/admin)

%d bloggers like this: