Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP Jaminan Produk Halal. Beleid atau langkah yang ditempuh untuk melaksanakan program ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal.

Kepala Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Sukoso mengatakan secara teknis RPP masih dibahas oleh kementerian terkait, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sukoso menjelaskan, Sekretaris Negara telah meminta paraf dari beberapa menteri terkait, selanjutnya akan diurus biro hukum Kementerian Agama. Ia mengungkap bahwa prosesnya telah mencapai 40 persen. Dan ia optimistis satu dua bulan ini selesai.

Menurut Sukoso, sejak Juni lalu beberapa kementerian terkait telah mempelajari RPP Jaminan Produk Halal. Mereka berkomitmen menjalankan proses sertifikasi halal sehingga sistem jaminan halal tersebut mendapatkan penjagaan agar tidak ada kecurangan.

Tepat empat tahun sudah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan, akan tetapi masih belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat. Padahal tahun depan produk Indonesia baik makanan, farmasi, dan kosmetik wajib memiliki sertifikasi halal. (ROL/admin)