Amnesty International merilis hasil penelitian yang mengungkap kejahatan tersistematis rezim Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Selasa (21/11/2017) yang lalu, Amnesti Internasional menyatakan telah sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah Myanmar secara sadar telah mempraktikkan politik Apartheid.

Pemerintah Myanmar telah melakukan pembersihan etnis untuk menyingkirkan etnis minoritas Rohingya dari tempat tinggal yang telah mereka huni selama ratusan tahun di negara bagian Rakhine.

Menurut peneliti Amnesti Internasional, Ellis tilet, Politik Apertheid adalah sistem penuh kekerasan yang biasanya berisi pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan di negara bagian Rakhine dalam tiga bulan belakangan ini. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan dan mendiskriminasi mereka yang dianggap ras tertentu.

Di antara sekian daftar perlakuan diskriminatif tersebut, tutur Elise, adalah pembatasan sejumlah akses publik seperti kesehatan, pendidikan, hingga pergi bekerja dan bepergian ke luar kota.

Untuk bepergian dari satu kota ke kota lainnya, warga Rohingya diwajibkan melapor dan mengantongi izin terlebih dahulu dari petugas setempat, meskipun hanya untuk melaut dan bertani guna mencari penghidupan.

(salam-online.com)